Diskusi PKS dan Komisi Fatwa MUI Pusat: Pajak Berkeadilan demi Kesejahteraan Bangsa dan Negara

JAKARTA — Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) DPP PKS menyelenggarakan diskusi terbatas bersama Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Prof. Asrorun Ni’am Sholeh, dengan tema “Pajak Berkeadilan”. Diskusi berlangsung pada Jumat malam (5/12/2025) di Kantor DPTP DPP PKS, Jakarta.

Pertemuan ini digelar untuk memperdalam pemahaman mengenai skema pajak berkeadilan sekaligus menindaklanjuti Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional XI MUI pada 22 November 2025.

Prof. Asrorun menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen penting negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

Karena itu, tata kelola perpajakan harus selaras dengan prinsip keadilan yang menjadi nilai dasar dalam syariat Islam.

“Pajak adalah instrumen penting negara untuk menghadirkan kesejahteraan publik. Namun pemungutannya harus menegakkan asas keadilan, proporsional, dan tidak membebani masyarakat kecil,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang EKUIN DPP PKS, Handi Risza, menekankan bahwa negara seharusnya mampu membiayai belanja publik dari potensi kekayaan yang dimilikinya.

“Ada potensi penerimaan negara yang bisa dikenakan pajak, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 700 triliun,” kata Ekonom Paramadina tersebut.

Ia menyoroti potensi besar dari aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang, illegal fishing, illegal logging, hingga penambangan ilegal yang semestinya dapat dikenai pajak dan menjadi sumber pemasukan negara.

“MUI bisa mendorong pemerintah untuk lebih berani dan tegas dalam penegakan hukum. Seharusnya negara ini kaya,” tambahnya.

Handi juga menegaskan bahwa kebijakan keuangan negara tidak boleh hanya fokus mengejar kelompok masyarakat kecil.

“Penyusunan kebijakan negara harus berlandaskan nilai keadilan, pemerataan, dan persaudaraan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.”

Pada akhir pertemuan, MUI dan DPP PKS Bidang EKUIN bersepakat untuk terus menjalin komunikasi serta memperluas diskusi terkait isu kebangsaan dan kenegaraan dalam forum-forum lanjutan.