Sunday , November 17 2019

Recent Posts

Mardani: Pengelolaan BPJS Diminta Mengedepankan Kemaslahatan Rakyat

Jakarta (06/09) — Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan Presiden Jokowi untuk lebih mengedepankan kemaslahatan rakyat dalam mengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) terutama bidang Kesehatan. Ia mendesak mengelola BPJS seharusnya berpegang teguh amanah konstitusi dan perundang-undangan. “Saya mendesak Presiden Jokowi untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan BPJS terutama sistem …

Read More »

PKS Desak Dana Pindah Ibu Kota untuk Tutup Defisit BPJS Kesehatan

Jakarta (03/09) — Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menanggapi rencana pemerintah menaikkan irusan peserta BPJS Kesehatan menjadi dua kali lipat. “Untuk itu, saya meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS, karena akan memberatkan kehidupan rakyat dan bertentangan dengan prinsip dan filosofi tujuan BPJS,” tegasnya dalam akun Twitter pribadinya, …

Read More »

Fraksi PKS Sarankan Jokowi Beri Catatan 10 Capim KPK untuk DPR

Jakarta (03/09) — Anggota Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Nasir Djamil menyarankan Presiden Joko Widodo memberikan catatan terhadap sepuluh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK. Menurutnya catatan itu bisa diserahkan ke Komisi III yang akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap …

Read More »

PKS: Prolegnas Harus Lebih Rasional dalam Jumlah

Jakarta (04/09) — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, partainya berkomitmen akan meningkatkan kinerja legislasi dalam periode mendatang. Meskipun, Jazuli mengakui bahwa kinerja legislasi tidak hanya tergantung pada DPR, tetapi dipengaruhi juga oleh variabel kinerja Pemerintah dan DPD. “Kinerja legislasi DPR itu dipengaruhi variabel kinerja Pemerintah dan DPD. Jadi bicara …

Read More »

RUU Pertanahan Jawaban Atas Masalah Pertanahan

Jakarta (05/09) — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan yang merupakan Lex Specialis dari Undang Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) disusun untuk memperkuat, menjawab, dan mengatasi berbagai permasalahan pertanahan, seperti masalah ketimpangan lahan, …

Read More »