Tuesday , December 10 2019
Home / Berita / Wawancara Republika dengan Fahri Hamzah : "Pimpinan KPK Saling Kunci Kasus"

Wawancara Republika dengan Fahri Hamzah : "Pimpinan KPK Saling Kunci Kasus"

Wawancara Republika dengan Fahri Hamzah (Republika, 4/4/13 hal. 10)

Penilaian Anda terhadap sanksi kode etik yang dijatuhkan kepada pimpinan KPK?

Fahri: Kalau saya begini, saya punya pandangan bahwa KPK itu terlalu mengandalkan itikad baik. Makanya, kasus pembocoran sprindik itu hanya dibatasi pada pelanggaran kode etik karena yang memeriksa adalah Komite Etik.

Harusnya, pelanggaran itu undang-undang hukum pidana umum. Pembocoran itu sebetulnya ranahnya penegak hukum, bukan ranah Komite Etik. Tapi, mereka mereduksinya menjadi pelanggaran etika saja, sehingga pemeriksaan dibatasi.

Berarti pemeriksaan pelanggaran kode etik itu tidak dapat dipertanggungjawabkan?

Pasti maksud mereka hanya melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik adalah untuk memproteksi KPK dari kemungkinan dituduh melakukan tindak pidana. Padahal, kasus ini masuk ranah pidana.

Sekarang, karena mereka hanya mengandalkan itikad baik, lama-lama problem sebenarnya tidak terselesaikan.

Sebaiknya bagaimana?

Kalau masalah etika, itu akan menjadi perasaan masing-masing pimpinan KPK. Ini bukan hukum yang bicara, karena etika itu terkait rasa.

Kalau itu yang terjadi di internal KPK, maka dapat dipastikan di antara pimpinan KPK nanti dalam bekerja ada rasa saling tidak enak karena standar yang dipakai adalah rasa.

Tentu hal itu akan mengganggu dalam setiap penanganan kasus. Saya bilang, setting mereka sudah salah sejak awal. Mereka tidak concern pada sistem, tapi kepada citra. Ini yang akan merusak KPK ke depan. Saya sudah memprediksi ini sejak lama.

Prediksi Anda terhadap penanganan kasus besar di KPK?

Kalau saya menganggap akan berat bagi KPK untuk mengungkap kasus yang menjadi sorotan publik, seperti bailoutBank Century. Karena apa? Pasti ada saling tahan dan saling kunci di pimpinan KPK.
Satu sisi, kalau mereka ingin mempercepat pengungkapan sebuah kasus, bisa dianggap melayani kepentingan DPR. Namun, sisi lain, kalau memperlambat penyelesaian kasus Century, mereka pasti ditekan dengan opini publik.

Tapi, di luar itu semua, kepentingan politik besar yang selalu dominan di situ memiliki lobi yang menekan untuk tidak menerus kan penyelesaian kasus besar. 


*sumber:  Republika, 4/4/13 hal. 10
:: http://www.pkspiyungan.org/2013/04/wawancara-fahri-hamzah-dengan-republika.html

About pkskabbogor

Check Also

KH. Agus Salim Resmi Dilantik Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor

Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor resmi dilantik sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.